Minority in Sharia Territory

By: Hasnul Arifin Melayu – Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh, Indonesia.

“Enggak ada memaksa saya memilih hukuman cambuk. Karena (dengan hukuman cambuk) biar cepat selesai. Kalau hukuman kurungan ‘kan terlalu lama” (Dippos Nainggolan, 56 tahun)

Dippos Nainggolan dihukum cambuk bersama tiga terpidana lainnya di stadion Tunas Bangsa, Lhokseumawe, dan disaksikan oleh masyarakat. Perempuan berusia 56 tahun itu dihukum cambuk sebanyak 17 kali setelah dipotong tiga bulan tahanan yang dihargai pengurangan tiga kali cambukan. 

Cuplikan diatas merupakan salah satu contoh seorang Kristiani yang dihukum cambuk atas permintaan sendiri karena kasus menjual minuman keras (khamr). Tulisan ini akan membahas lebih jauh mengenai eksistensi non-Muslim di Aceh berkaitan dengan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat. 

Pelaksanaan Syariat Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh, yang sebelumnya hanya merupakan slogan, mendapat legalitas dan landasan formal dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Undang-undang ini pelaksanaan syariat Islam sebagai keistimewaan bidang agama akan didukung oleh pelaksanaan keistimewaan di bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan syariat Islam ini diperkuat kembali dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,”  sedang pada ayat (2) dinyatakan bahwa  “Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan  Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”(NAD, 2004,). 

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan syariat Islam, sejak tahun 2002, disusunlah beberapa Qanun. Beberapa diantaranya seperti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Setelah ini masih banyak lagi qanun yang dihasilkan seperti, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam serta Grand Design Dinul Islam pada tahun 2015.

Tulisan ini akan melihat secara khusus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan kaitannya dengan eksistensi kelompok non-Muslim yang dalam tulisan ini dikelompokkan sebagai kelompok minoritas di Aceh. Qanun Hukum Jinayat merupakan qanun yang merevisi qanun-qanun yang diberlakukan sebelumnya yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Dengan diberlakukannya Qanun ini ketiga qanun pendahulunya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut data statistik Aceh tahun 2015 jumlah umat Islam di provinsi paling utara Indonesia ini mencapai jumlah mayoritas mutlak, yaitu mencapai 98,923%. Sementara 1,077% penduduknya beragama selain Islam yang terdiri dari Protestan 0,795%, Katolik 0,162%, Hindu 0,014%, Budha 0,103%, dan Konghu Chu 0,005%. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk non-Muslim di Aceh dibawah 3%. 

Melihat kondisi kekinian di Aceh dengan pemberlakuan syariat Islam muncul beberapa pertanyaan menggelitik. Apa konsepsi yang dianut Qanun Hukum Jinayat terhadap eksistensi non-Muslim di Aceh? Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana posisi kaum minoritas non-Muslim dalam penerapan Qanun-qanun syariat Islam di Aceh? Untuk menjawab masalah tersebut, kiranya kita perlu mengetahui bagaimana substansi Qanun Hukum Jinayat yang diterapkan di Aceh serta melihat asas pemberlakuan yang dianut oleh Qanun Hukum Jinayat tersebut. 

Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa Qanun Hukum Jinayat ini berlaku untuk: 

1. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; 
2. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; 
3. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan 
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. 

Menarik untuk mengkaji bagaimana Qanun Hukum Jinayat mengatur eksistensi non-Muslim di Aceh. Patut dicatat bahwa qanun ini berlaku juga bagi non-Muslim khususnya, ketika: 1) melakukan jarimah bersama-sama dengan orang Islam (penyertaan) dengan memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat; atau 2) melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. 

Dalam ilmu hukum pidana telah dikenal secara umum empat asas berlakunya hukum pidana, seperti asas teritorialitas, asas nasionalitas, asas personalitas, dan asas universalitas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Pertama, asas teritorialitas hukum pidana suatu daerah atau wilayah berlaku di daerah atau wilayah itu. Kedua asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP) dan asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

Ketiga, asas personalitas (dalam hal ini sama dengan definisi asas nasionalitas aktif) menjelaskan bahwa hukum pidana suatu wilayah berlaku bagi setiap orang baik saat dia berada dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan ataupun di luar wilayah atau daerah tersebut. Keempat, asas universalitas berpandangan bahwa hukum pidana berlaku kepada siapapun dan dimanapun di seluruh dunia.

Bila menilik dari beberapa asas pemberlakuan hukum pidana di atas, dapat dipahami bahwa Qanun Hukum Jinayat mengadopsi asas personalitas meskipun bila menurut definisi diatas, asas ini tidak diadopsi secara total atau dapat dikatakan semu. Bila dikaji lebih mendalam Qanun Hukum Jinayat ini juga menganut asas teritorial semu dimana Qanun ini juga berlaku bagi non-Muslim meskipun dengan beberapa kondisi. Pemaknaan ini dapat dipahami ketika kita merujuk pada Pasal 5 ayat a dan b yang menjelaskan bahwa Qanun ini berlaku bagi umat Islam dan juga non-Muslim yang bersama dengan Muslim ketika melakukan perbuatan pidana. Selain itu Qanun ini juga berlaku bagi setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan pidana di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini (Pasal 5 huruf c). 

Pasal 5 huruf b dan c memberikan indikasi bahwa asas personalitas yang dianut oleh Qanun Hukum Jinayat masih menyimpan beberapa masalah. Pertama, meskipun pada huruf b non-Muslim diberi pilihan untuk menundukkan diri kepada Qanun Hukum Jinayat atau KUHP, secara psikologis ini menjadi beban bagi mereka (non-Muslim). Memberikan pilihan hukum kepada non-Muslim secara prinsip tidak bertentangan dengan hukum, namun sifat totalitas asas personalitas disini masih menimbulkan perdebatan. Pemisahan total pemberlakuan hukuman bagi non-Muslim sesuai dengan asas personalitas harus dilakukan setelah dilakukan kajian mendalam. Kajian ini sangat urgen dilakukan untuk menghindari kesan bahwa pelaksanaan syariat Islam cenderung melanggar hak asasi umat agama lain. Kedua, menghukum non-Muslim yang melakukan perbuatan pidana di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat memberikan beragam penafsiran. Beberapa perbuatan pidana yang diatur dalam Qanun ini namun tidak diatur dalam KUHP adalah khalwat dan ikhtilat. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Menghukum non-Muslim dengan hukum Islam tanpa memberikan klausul penundukan diri tentu menjadi perdebatan menarik.  

Implikasi dari ketentuan diatas adalah kelompok non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam peraturan/hukum yang berlaku secara nasional, akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di sinilah selanjutnya muncul dilema penerapan hukum pidana Islam di Aceh. Sebagai hukum publik pada prinsipnya hukum pidana menganut asas teritorial, yakni berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan di wilayah diberlakukannya hukum itu. Namun untuk qanun ini asas tersebut berubah menjadi pencampuran antara asas personalitas dan asas teritorial. Bagaimana seorang non-Muslim dihukum dengan hukum Islam sementara tidak ada pilihan penyerahan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (c) Qanun Hukum Jinayat.  

Secara umum, menurut teori dalam ilmu hukum asas lex posteriore derogat legi inferiore, yang berarti aturan hukum yang lebih atas kedudukannya menghapuskan aturan hukum yang berada di bawahnya. Namun selanjutnya argumentasi yang sering diajukan para ahli hukum di Aceh berkaitan dengan keberlakuan Qanun Hukum Jinayat bahwa asas tersebut tidak berlaku. Justru yang berlaku adalah kebalikannya, yaitu lex inferiore derogat legi superiore. Hal ini tampak dalam Pasal 72 Qanun Hukum Jinayat bahwa apabila perbuatan pidana dalam Qanun Hukum Jinayat diatur juga dalam KUHP maka berlaku ketentuan jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat. 

Terlepas dari beberapa argumentasi diatas, kiranya pemberlakuan hukum yang berbasis agama (khususnya Islam) tanpa dibarengi dengan sikap kritis dan kajian komprehensif dan mendalam dapat menimbulkan bermacam interpretasi dan mencederai hak kebebasan beragama dan pengamalan agama atau dalam bahasa lain melanggar Hak Asasi Manusia. Disinilah peran sarjana hukum Islam memiliki peran penting demi kesempurnaan berjalannya peraturan-peraturan berbasis agama ke depan.